DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tidak hanya fokus membangun jalan tol. Pembangunan dan perbaikan jalan-jalan di desa menjadi perhatian.

"Tidak pernah diangkat 311 ribu kilometer (km) jalan desa sudah terbangun dalam 9 tahun ini," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan acara 1 Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Minggu sore (18/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, spirit memperkuat desa mutlak dilakukan. Menurutnya, berbagai regulasi yang mengatur tentang desa termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya memperkuat desa demi mewujudkan pemerataan pembangunan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki membuka Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembangunan Desa dalam Mendukung Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pemuda Cinta Aceh (PCA) di Seulawah Coffee Meulaboh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 400 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) direncanakan akan terlibat dalam program desa tertinggal dan desa transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Timor Tengah Selatan - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya kolaborasi komponen perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan daerah, utamanya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan di desa dan perbatasan. Pasalnya, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo, desa kini tak lagi sebatas objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek pembangunan. Apalagi menyusul lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lantas dibentuk kementerian khusus yang menangani desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.